Saat Jusuf Kalla Marah-Marah!!!!

Dear All,

Episode ini adalah Dwilogi. Yang episode satu menceritakan kejadian2 marahnya seorang Jusuf Kalla, yang episode kedua menceritakan marahnya SBY.xixixi

ini hanya untuk mengingatkan kisah2 seorang Wakil Presiden RI yang bernama Jusuf Kalla, yang sangat tegas dan gagah berani. secara beliau mempunyai darah Makassar atau Bugis, yang memang seperti itu sifatnya ketika dia marah.

Postingan ini sedikit panjang penuh tulisan. Ini hanya khusus yang suka baca aja yaa…xixixi.

JK Marah Yang Pertama

15/Maret/2008

“Sekiranya saya tidak datang, pasti tidak dibawa tiang-tiang pancang itu ke sini. Anda pasti akan melanjutkan tidur, ” semprot Jusuf Kalla pada para pejabat yang terkait pembangunan rumah susun seribu menara.

“Pak Gubernur, tiap minggu Bapak harus datang ke sini. Pak Menteri (Menpera) tentu lebih sering, tiap dua hari. Bapak kan menteri perumahan rakyat, bukan menteri perumahan elite. Ini tugas Bapak. Jadi, kalau diundang meresmikan kondominium, gak usah hadir lah. Kalau peresmian rusun baru hadir, “tegasnya.

Mereka yang terkena semprot itu di antaranya Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Yusuf Asyari, Direksi Pengelola dan Pelaksana Pembangunan Kawasan Kemayoran (DP3KK) Sekretariat Negara, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, dan Dirut Perum Perumnas Himawan Arief.

Kejengkelan Kalla karena menyaksikan lambannya program rumah susun seribu menara, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla kesal. Dia langsung memarahi sejumlah pejabat, termasuk menteri yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Tak tanggung-tanggung, mereka disemprot Wapres di depan umum.

Wapres kesal  karena rusun yang dibangun Perum Perumnas tersebut baru pada tahap pemasangan tiang pancang. Padahal, sudah setahun lebih pembangunan rusun itu dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Saya pikir saya datang akan lihat sepuluh tingkat. Ternyata masih begini. Sekiranya saya tidak datang, pasti tidak dibawa tiang-tiang pancang itu ke sini. Anda pasti akan melanjutkan tidur, “kata Kalla saat meninjau empat proyek rumah susun di Jakarta dan Tangerang kemarin (15/3).

Hadir pula pada kesempatan itu Men BUMN Sofyan Djalil, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyowinoto, dan Dirut PT Bank Tabungan Negara Gatot Widagdo. Dirut Perum Perumnas Himawan Arief langsung angkat suara.

Menurut dia, pembangunan fisik akan dimulai pertengahan April dan selesai Januari 2009. Wapres yang mengenakan baju lengan pendek berwarna putih dan bercelana biru lantas meminta Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan Menpera Yusuf Asyari lebih kerap memantau proyek rusun.

Wapres juga menegur direksi DP3KK Sekretariat Negara yang hingga tiga bulan belum menyelesaikan perjanjian pelepasan lahan Bandar Udara Kemayoran. Lahan bekas bandara itu selama ini memang disewakan ke swasta. Tapi, sejak setahun lalu Wapres telah memerintahkan DP3KK memutus kontrak sewa dan digunakan untuk membangun rusun.

“Jadi, kapan MoU ditandatangani. Sudah tiga bulan kok masih diproses-proses terus. Pokoknya Senin (17/3) harus teken!” tegasnya.

Kalla juga sempat bertanya langsung kepada Direktur Jakarta Auction, salah satu penyewa lahan bekas Bandara Kemayoran, kapan bisa pindah dari kawasan Kemayoran.

“Tidak usah ambil terlalu luas tanah rakyat. Ini tanah rakyat yang punya. Percepat ya, berarti Agustus sudah diserahkan. Agustus bisa kan?” desak Kalla disambut tawa hadirin. Usai meninjau lokasi rusun Kemayoran, Rawasari, Kelapa Gading, dan Cengkareng, Wapres optimistis pembangunan seribu menara rumah susun sewa (rusunawa) dan rumah susun milik (rusunami) bersubsidi dapat dicapai pada 2011.

Tahun ini Kalla yakin paling tidak dapat diselesaikan pembangunan 100 menara rumah susun. “Kalau tahun ini bisa dibangun 100 tower, saya optimistis 2011 mendatang dapat dicapai 1.000 tower. Saya kira bisa, karena semuanya ada. Uang ada, lahan ada, kontraktor ada, pasar pun ada. Tadi Perumnas bilang fisik baru selesai 30 persen, sudah 70 persen yang dipesan. Itu artinya pasarnya ada. Hanya semangat yang harus ditambah,”ujar Kalla.

Wapres mengakui, pembangunan seribu menara butuh lahan yang banyak. Karena itu, lahan-lahan milik negara yang masih disewakan kepada swasta harus dibatalkan kontraknya untuk menjadi lokasi pembangunan rusun.

“Harga tanah Rp 3 juta per meter tidak masalah. Dengan rasio bangunan 1 : 5, artinya tipe 36 meter hanya butuh tanah lima meter persegi. Kalau harga jual rusun Rp 144 juta, berarti kan masih bisa untung,”katanya. Menurut dia, percepatan pembangunan rusun harus dilakukan karena mampu mengatasi 50-60 persen persoalan hidup masyarakat perkotaan, yakni transportasi, penggunaan lahan, banjir, pencemaran, polusi, dan kesejahteraan masyarakat miskin.

“Dengan adanya rusun yang dekat dengan tempat bekerja, seorang sopir tidak perlu mengeluarkan uang sampai 30 persen dari penghasilan untuk naik kereta dari Bogor ke kota,” katanya. Fauzi Bowo sebelumnya menjelaskan, kawasan kumuh berat di Jakarta dihuni 21 ribu kepala keluarga (KK), kawasan kumuh ringan dihuni 490 ribu KK, dan kawasan kumuh berat yang ilegal dihuni 82 ribu KK.

Karena itu, dibutuhkan 70 ribu unit rumah landed house dan 42 ribu unit rusun per tahun. Dengan perhitungan setiap rusun terdiri atas 3 blok dan enam lantai, dibutuhkan tanah 38 hektare per tahun. Sejak digagas dua tahun lalu, hingga saat ini pemerintah tengah membangun 78 tower. Tahun ini pemerintah membangun 88 tower. Pada 2009, pemerintah akan membangun 219 menara. Pada 2010 akan dibangun 257 menara dan tahun 2011 dibangun 358 menara.

JK Marah Yang Kedua

27/Juni/2008

Calon Presiden Jusuf Kalla (JK) bercerita pernah marah besar dua kali selama menjadi wakil presiden. Kemarahan tersebut dia tujukan kepada mantan Gubernur Bank Indonesia yang kini menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Boediono.

“Kemarahan pertama karena pembangunan listrik proyek 1000 megawatt untuk masyarakat banyak. Saat itu karena tidak ada duit, maka dibutuhkan penjaminan dari pemerintah, tapi Boedino (Gubernur BI saat itu) tidak mau kasih. Puncak kemarahan saya di situ,” ujar Jusuf Kalla di hadapan anggota Asosiasi Pengusaha Nasional (Apindo) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (27/6) seperti dikutip detikcom.

”Ini bukan soal marah atau tidak marah, etika atau tidak beretika. Ini soal prinsip berpikir tentang ekonomi bangsa. Kalau untuk kepentingan rakyat, tidak mau dijamin. Namun, kalau kepentingan kapitalis, maunya dijamin,” ujar Kalla di dalam pesawat dalam perjalanan menuju Ambon, Maluku.

”Satu sisi, dia (SBY) tidak ingin menjamin listrik, tetapi ingin menjamin perbankan. Menjamin listrik untuk rakyat itu tidak ada apa-apanya. Jangan semua kesalahan perbankan ditanggung oleh rakyat,” ujar Kalla.

Kalla mengungkapkan, sebelum akhirnya penjaminan perbankan ditolak, tiga kali Dewan Gubernur Bank Indonesia datang kepadanya. Saat datang Dewan Gubernur BI mengatakan, penjaminan perbankan adalah perintah Presiden.

”Boediono mengatakan bahwa ini (penjaminan perbankan) perintah Presiden. Tapi, saya katakan berbahaya, jadi saya tolak. Bukan marah atau tidak marah. Etis atau tidak etis. Ini prinsip bagaimana mengelola bangsa ke depan,” ujarnya.

Beberapa waktu kemudian, menurut Kalla, saat gejala krisis moneter kembali terjadi di Indonesia, beberapa bank meminta kepada pemerintah untuk diberikan penjaminan.

“Saat menghadap saya, orang tersebut ngomong bahwa itu adalah sudah perintah atasan. Hampir saya lempar kertasnya, akhirnya saya pukul meja saja,” kata pria berdarah Bugis ini saat menceritakan kejadian tersebut.
Lebih lanjut, Kalla menceritakan kekecewaanya terhadap kejadian tersebut. Alasannya, kenapa kebijakan untuk kepentingan rakyat malah ditolak.
“Saya tidak mau mengulangi kasus BLBI. Tidak usah berpikir neolib, lihat tindakannya waktu listrik pakai tidak setuju, saat moneter semua bank minta pinjaminan dan diberikan,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Kalla memberikan beberapa pokok permasalahan ekonomi yang ingin diselesaikannya jika nantinya terpilih menjadi pemimpin negeri ini.

“Pertama, bunga modal kita tinggi dibanding negera lain dengan jumlah 14 hingga 18 persen, kedua, listrik kita kurang, ketiga, infrastruktur kita tidak kita pikirkan, dan yang keempat, birokrasi kita yang lambat,” sebutnya.
Kebijakan yang tidak tepat membuat perekomian bangsa Indonesia tidak dapat maju. “Kita terlalu mengutamakan penjualan ke luar negeri dari pada ke dalam negeri,” pungkasnya.(*)

JK Marah Yang Ketiga

30/Sep/2008

JURU Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal benar-benar membuat kecewa Wakil Presiden Jusuf Kalla. Wapres mengaku sangat tersinggung dengan pernyataan Dino tentang perundingan damai Thailand. Pernyataan terbuka soal perundingan putaran ketiga antara masyarakat Thailand Selatan dan pemerintah Thailand itu menyebabkan pemerintah Thailand tersinggung.

Dino dinilai tak memiliki kompetensi memberikan keterangan tentang materi-materi sensitif yang bisa membuyarkan perdamaian di kawasan yang bergolak puluhan tahun tersebut. ??Saya benar-benar terpukul begitu mendengar pernyataan (Dino) itu. Sebab, (pernyataan itu) telah menimbulkan perdebatan yang tidak perlu di Thailand. Sebagai mediator, saya menjadi tidak enak, dinilai tidak punya etika,?? kata Kalla dalam keterangan pers di Kantor Wapres Jumat (26/9).

Dalam keterangan pers Ahad lalu, Dino membeberkan sejumlah hasil perundingan yang digelar di Istana Bogor yang dimediatori Wapres. Di antaranya, pernyataan bahwa pemerintah Thailand telah mengirim delegasi yang memiliki mandat penuh dari perdana menteri. Hal itu menimbulkan perdebatan di negara yang tengah melakukan suksesi perdana menteri tersebut.

Selain itu, Dino membeberkan bahwa kedua pihak sepakat untuk berdamai meski masih ada sejumlah poin yang harus dibicarakan lebih lanjut. Etikanya, tegas Kalla, seorang mediator tidak berhak memberikan keterangan apa pun tentang hasil perundingan. Pernyataan yang dikeluarkan seorang mediator harus bersifat umum dan mendukung proses negosiasi. Jadi, bukan menyangkut substansi perundingan, bahkan memberikan tenggat waktu perundingan. ??Kalau kita tidak jaga etika, buyar semua. Buyarnya bukan di sini, tapi di negara orang lain,?? ujarnya.

Kalla mengatakan telah menegur keras Dino karena dia tidak memiliki kapasitas untuk menyampaikan hasil perundingan yang belum dibuka oleh delegasi kedua pihak. Tindakan Dino itu, dinilai Wapres, mencemari kepercayaan yang diberikan kedua pihak yang bersengketa. ??Negosiasi itu persoalan trust. Mediator tidak boleh membocorkan hasil perundingan. Itu poin pokoknya. Karena saya mewakili negara, orang (Thailand) pikir negara yang membocorkan. Padahal, tidak ada instruksi dari saya,?? tandasnya.

Mediator, lanjut dia, seharusnya tidak memberikan komentar mengenai materi perundingan tanpa seizin pihak yang berunding. ??Saya sudah tanya ke mereka apakah mau berbicara dengan pers, jawabannya tidak, tidak. Maka, saya tidak kasih komentar. Kalau mediator mengeluarkan isi pembicaraan, itu melanggar etika,?? papar Kalla.

Terkait pernyataan Departemen Luar Negeri Thailand yang menyatakan delegasi yang dikirim tidak mewakili pemerintah, Kalla menepisnya. Sebab, dia telah mengantongi mandat dari pemerintah Thailand. Namun, Kalla mengakui, perundingan memang tidak melibatkan Kantor Menteri Luar Negeri Thailand. Sebab, persoalan Thailand Selatan adalah masalah internal satu negara.

Dengan demikian, tidak dibutuhkan peran Departemen Luar Negeri. ??Dalam perundingan MoU Helsinki, Deplu kita juga tidak dilibatkan karena ini bukan persoalan antarnegara. Ini persoalan intern negara yang diselesaikan melalui mediasi pihak ketiga di luar negeri,?? terangnya.

Meski terjadi insiden yang tidak mengenakkan tersebut, Kalla yakin, putaran perundingan berikutnya akan tetap berjalan.

Pergantian rezim yang tengah terjadi di Thailand juga tidak berpengaruh kepada proses perundingan. Sebab, mandat yang diterima Kalla ditandatangani bukan atas nama pribadi.

JK Marah Yang Keempat

18/Nov/2008

Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla mengakui sedih dengan hasil Pilkada Maluku Utara yang berakhir dengan kekalahan calon Partai Golkar.

“Tentang Malut saya juga sedih dan saya juga sedih dengar ada yang menganggap DPP tidak serius, khususnya dari teman-teman di DPR,” kata Kalla dalam penutupan sesi pemandangan umum pada Rapimnas ke-3 Partai Golkar di JCC, Sabtu malam (18/10) menanggapi kekecewaan DPD Golkar Malut mengenai hasil pilkada di wilayah itu.

Menurut Kalla, tidak ada pertentangan pilkada yang seserius itu yang ditangani oleh tim dari DPP, karena itu masalah itu berlarut hampir setahun. Oleh karena itu harus dipercepat proses penentuan kepala daerahnya.

“Saya terpaksa berargumentasi dengan presiden begitu lama. Tidak ada pesan yang ditahan di DPR maupun menteri begitu lama (tak ditunda). Saya tersinggung oleh perkataan itu,” kata Kalla dengan nada sedikit tinggi, yang disambut para peserta Rapimnas dengan teriakan ‘Hidup Ketum’.

Kalla mengatakan bahwa DPP Partai Golkar benar-benar serius dalam menangani sengketa pilkada itu

“Karena kita mempertaruhkan rakyat kecil. Anda tidak pernah melihat mayat ratusan, ribuan. Jadi janganlah berbicara seperti itu kepada DPP,” tutur ketum Partai Golkar itu.

Perlu penanganan serius dan hati-hati dalam membahas dan mengkaji kasus sengketa Pilkada Malut itu.

“Bagaimana kita menjaga persatuan bangsa. Anda boleh bicara persatuan, tapi ada nggak yang berani tampil di depan saat orang bertikai. Saya tantang itu kepada Anda semua yang hadir di sini, dan saya tidak takut. Jangan sampai masalah lokal menjadi masalah nasional,” tandasnya.

Namun, setelah sempat berbicara dengan nada tinggi, akhirnya Kalla melunak dengan meminta maaf kepada seluruh peserta Rapimnas Partai Golkar.

“Saya minta maaf, sebagai manusia saya bisa emosi,” katanya seraya sempat sikunya mengenai mikrofon di meja pimpinan yang menimbulkan suara keras.

Sebelumnya, saat pemaparan pandangan umum DPD Malut menyampaikan kekecewaan mereka terhadap DPP Partai Golkar yang dinilai tidak serius membela pasangan dari gubernur-wagub Golkar 2008-2013 Abdul Gafur-Abdurrahim Fabanyo, dan DPR Malut sudah membentuk tim hukum untuk membawa masalah ini ke Mahkamah Konstitusi.[L2]

JK Marah Yang Kelima

25/Nov/2009

13 November 2008. Pagi. Bank Century kolaps, bangkrut. Bank itu kalah kliring. Sore harinya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama rombongan, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, terbang menuju Washington, Amerika Serikat, untuk menghadiri pertemuan G-20.

Sri Mulyani melaporkan kondisi Bank Century kepada SBY, 14 November. Hari itu juga, Sri Mulyani kembali ke Tanah Air. Tiba 17 November. Keadaan gawat. Sejumlah tindakan genting harus diambil.
Sejumlah rapat dengan Gubernur Bank Indonesia ketika itu, Boediono, harus segera digelar.

***

PUKUL 03.30 waktu Jakarta, Rabu, 26 November 2008. Udara terasa dingin. Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, sepi. Pesawat Airbus A330-341 mendarat dengan mulus.
Setelah melewati penerbangan meletihkan 30 jam dari Lima, Peru, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan rombongan turun dari pesawat.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyambut SBY dan rombongan di tangga pesawat. Kalla bukan hanya siap menyambut, melainkan juga siap melaporkan perkembangan di Tanah Air selama presiden ke luar negeri.
Selama SBY melakukan misi 16 hari di luar negeri (ke Amerika  Serikat, Meksiko, Brasil, dan Peru), Kalla memimpin negara dan pemerintahan. Karena itu, ia segera melaporkan perkembangan di Tanah Air begitu pemberi mandat tiba.
Banyak yang dilaporkan. Salah satunya soal Bank Century. Ia melaporkan bagaimana Sri Mulyani dan Boediono menangani Bank Century.
Kalla juga melaporkan, “Saya sudah memerintahkan Kapolri untuk menangkap Robert Tantular (pemilik Bank Century). Ini perampokan.”
“Baik, baik …,” begitu reaksi presiden seperti dikutip Kalla ketika menceritakan kisah tersebut di Studio Trans Kalla, Tanjung Bunga, Makassar, Selasa (24/11).
Kalla terlihat lebih gemuk. Berat badannya naik dua kilo sejak lepas dari kesibukan sebagai wakil presiden, 20 Oktober lalu.
Dengan air muka yang cerah, Kalla berkata: “Sekarang tanggal 24 (November). Besok tanggal 25, persis setahun ketika Ani (Sri Mulyani) dan Boediono melaporkan Bank Century di kantor saya.”

***

ISTANA Wakil Presiden RI, Jakarta, pukul 16.00 WIB, Selasa, 25 November 2008. Kalla ingat persis tanggal ini, lengkap dengan harinya.
Ketika itu, ditemani stafnya masing-masing, Sri Mulyani dan Boediono melapor kepadanya mengenai Bank Century. Mereka harus melapor ke wapres karena presiden sedang di luar negeri. Pemilu presiden masih setahun lagi dan hubungan SBY-Kalla masih mesra.
“Apa? Bantuan? Kenapa harus dibantu. Ini perampokan,” kata  Kalla dengan suara keras ketika Sri Mulyani dan Boediono melaporkan “upaya penyelamatan” Bank Century.
Belum ada yang menduga bahwa kelak Boediono akan berpasangan dengan SBY, dan menang. Kalla adalah bos ketika itu.
Menurut Kalla, kedua pejabat itu melaporkan bahwa Bank Century menghadapi masalah besar. Masalah muncul karena krisis ekonomi global. Karena itu, Bank Century harus dibantu pemerintah dengan cara mengucurkan dana bailout (talangan).
Bila tidak dibantu, demikian kedua pejabat itu meyakinkan Kalla, masalah Bank Century akan berimbas ke bank-bank lainnya. Pada akhirnya, perekonomian nasional akan oleng.
“Saya tidak setuju dengan pandangan itu. Krisis itu menghantam banyak orang. Masak ada badai cuma satu rumah yang kena. Tidak. Bila hanya Bank Century yang kena, itu bukan krisis. Yang bermasalah adalah Bank Century dan itu bukan karena krisis melainkan karena uang bank itu dirampok pemiliknya sendiri. Ini perampokan!” Kalla berteriak dengan keras.
“Lapor ke polisi,” perintah Kalla kepada Sri Mulyani dan Boediono. “Sangat jelas, ini perampokan. Jangan berikan dana talangan.”
Sri Mulyani dan Boediono tidak berani. Bahkan mereka sempat bertanya, pasal apa yang akan dikenakan.
“Itu urusan polisi. Pokoknya ini perampokan,” teriak Kalla lagi.
Karena melihat Sri Mulyani dan Boediono tidak menunjukkan gelagat akan memproses kasus ini secara hukum, Kalla lalu mengambil handphone-nya, menelepon Kapolri Bambang Hendarso Danuri.
“Tangkap Robert Tantular…,” teriaknya kepada Kapolri. Setelah menjelaskan secara singkat latar belakangan masalah, Kalla  memerintahkan, “Tangkap secepatnya”.
“Saya tidak tahu pasal apa yang harus dikenakan. Ini perampokan, tangkap. Soal pasal urusan polisi,” cerita Kalla sambil tertawa.
Dua jam kemudian, Kapolri menelepon. Robert Tantular telah ditangkap oleh tim yang dipimpin Kabareskrim Susno Duaji.
Mengingat kecepatan polisi bertindak, dengan nada berkelakar, Kalla mengatakan, polisi itu baik asal diperintah untuk tujuan kebaikan.

***

DI ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 3 September 2009, Robert Tantular diadili. Ketika membacakan duplik, pengacaranya, Bambang Hartono, memprotes Kalla.
Ia menilai Kalla telah mengintervensi hukum karena memerintahkan Kapolri untuk menangkap kliennya.
“Tindakan tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia,” protes sang pengacara.
Menurut Bambang, penangkapan Robert Tantular tidak memiliki dasar hukum. Ia mengutip Boediono: “Pak Boediono selaku Gubernur BI mengatakan bahwa tidak bisa dilakukan penangkapan karena tidak ada dasar hukumnya.”
Mendengar protes pengacara itu, Kalla memberikan reaksi keras. Bahkan terus terang ia mengaku sangat marah.
Kata Kalla, “Saya marah karena saya disebut mengintervensi. Tidak. Saya tidak intervensi. Yang benar, saya memerintahkan polisi agar Robert Tantular ditangkap. Ini perampokan,” katanya sambil tertawa.
Robert telah merugikan Bank Century, yang tentu saja  ditanggung nasabahnya, sebesar Rp 2,8 triliun.
Bank yang “dirampok” pemiliknya sendiri itu justru mendapatkan bantuan pemerintah, melalui tangan Sri Mulyani dan Boediono, sebesar Rp 6,7 triliun.
Pengadilan memvonis Robert penjara empat tahun dan denda Rp 50 miliar/subsider lima bulan penjara.

***

24 November 2009. Kalla kini bernapas lega karena apa yang diyakininya sebagai perampokan di Bank Century pelan-pelan terkuak.

Repoter Nyamuk melaporkan untuk MPiers
http://nyamuklagi.multiply.com/journal/item/171/